Menutup Jalan Damai, Pelapor Dodi Hendra Tetap Hadiri Panggilan Polda Ini Penjelasannya!

Dodi Hendra didampingi PH ketika di Polda Sumbar


Media Rakyat News - Mediasi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik UU ITE antara Ketua DPRD Dodi Hendra sebagai Pelapor dengan Terlapor Bupati Solok Epyardi Asda, Selasa(7/9) gagal terlaksana. 


Mediasi yang diharapkan dihadiri kedua pihak yang bertikai tersebut ternyata hanya dihadiri oleh pihak pelapor sedangkan Epyardi Asda sebagai pihak terlapor dalam kasus tersebut tidak hadir tanpa pemberitahuan. 


Gagalnya mediasi karena terlapor tidak hadir tersebut turut dibenarkan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, dalam keterangan persnya. 


Berikut kutipan wawancara media ini dengan Dodi Hendra pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana UU ITE yang sebelumnya telah mengeluarkan pesan keras menutup pintu damai namun tetap patuh penuhi panggilan polisi. 



Apa alasan anda hadir padahal anda secara terbuka telah menyampaikan pintu damai telah ditutup dan anda bisa saja tidak hadir ? 


Dodi Hendra : sebagai warga negara yang baik tentunya tidak ada alasan bagi saya tidak menghadiri panggilan tersebut meski dalam hati saya pintu damai telah ditutup. Hukum adalah panglima tertinggi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Didalam hukum itu sendiri polisi merupakan elemennya hukum dalam mencari keadilan tersebut. 


Bagaimana perasaan Anda pihak terlapor tidak hadir dalam agenda mediasi ? 


Dodi Hendra : Bagi saya itu tidak jadi persoalan. Saya hanya mengikuti proses hukum yang tengah berjalan. Dari awal proses hukum itu saya hormati dan saya hargai. 


Apa yang Anda harapkan dari proses hukum itu nantinya ? 


Dodi Hendra : Keadilan. Karena saya menyakini tidak ada seorangpun dinegara hukum ini yang kebal hukum jika melakukan pelanggaran hukum dan sebaliknya hukum akan tegak berdiri diatas kebenaran. 


Sejauh ini bagaimana tangapan anda terhadap proses yang berjalan ? 


Dodi Hendra : saya berterimakasih kepada pihak kepolisian yang mana sejauh ini laporan yang sampaikan dalam dugaan pencemaran nama baik tersebut ditindaklanjuti dengan baik buktinya sampai saat ini proses dalam penanganan pihak kepolisian masih berjalan. 


Sebagaimana diketahui pada tanggal 15 Juli 2021 lalu Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra mendatangi Polda melaporkan Bupati Solok Epyardi Asda terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjurus kepada pencemaran nama baik. 


Dalam laporan Dodi Hendra kepolisi terduga terlapor diduga membuat dan menyebarkan postingan video dalam sebuah grup Whatsapp berisi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pelapor Dodi Hendra. 


Dalam kasus itu, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Selasa, (7/9/21) memanggil kedua belah pihak untuk proses mediasi, Namun mediasi gagal terlaksana karena mediasi hanya dihadiri pihak pelapor Dodi Hendra sedangkan Terlapor Epyardi Asda diketahui tidak hadir tanpa pemberitahuan. 


“Mediasi dilakukan hari ini, namun yang datang hanya pelapor, yaitu Ketua DPRD saja. Sedangkan terlapor tidak datang,” ungkap Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto. (86)

Posting Komentar

0 Komentar