Antisipasi Korupsi, Mendagri Minta Daerah Matangkan Perencanaan dan Perkuat Inspektorat

Walikota Solok mengikuti Vicon dengan Mendagri Tito Karnavian (86)


Solok, Media Rakyat News- Mendagri Tito Karnavian meminta daerah memperkuat inspektorat dan mematangkan perencanaan guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. 


Mendagri mengatakan hal ini dalam giat Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP Pencegahan Korupsi Secara Virtual yang diikuti seluruh kepala daerah seIndonesia termasuk diikuti Walikota Solok Zul Elfian Umar. 


Kepala Inspektorat Kota Solok, Kenfilka turut mendampingi Walikota saat Vicon berlansung di ruang E. Gov monitoring Balaikota Solok, Selasa(31/8). 


" Perencanaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik dan kuat kedepannya," sebut mendagri dalam video conference (vicon) yang juga terhubung dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh, 


Turut dijelaskannya, temuan umum yang sering terjadi ialah karena perencanaan yang kurang tepat, penganggaran yang kurang tepat, serta beberapa program yang kurang sesuai.


Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas ide dan gagasan dari kemendagri yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.


MCP ini merupakan salah satu cara menyelamatkan NKRI dari praktek-praktek korupsi.


"Hari ini adalah salah satu cara kita menghindari korupsi dengan melakukan pencegahan. Bersama kita memperbaiki sistem, apabila sistem sudah baik maka tidak akan membuat celah bagi praktek korupsi," sebutnya.



Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, Tindakan kecurangan (Fraud) merupakan suatu tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan.


"Salah satu risiko utama yang menghambat pencapaian tujuan adalah risiko Fraud. Oleh karena itu, manajemen perlu mengidentifikasi dan mengimplementasikan mitigasi risiko fraud. Adapun area intervensi MCP ialah perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu pintu/perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN, Optimalisasi pendapatan," tutup kepala BPKP. (86)


Posting Komentar

0 Komentar